THE EFFECT OF MARRIAGE COST REGULATIONS AND TRANSPARENCY ON THE LEVEL OF PUBLIC SATISFACTION WITH MARRIAGE SERVICES AT THE KUA OF BAJENG BARAT DISTRICT, GOWA REGENCY
DOI:
https://doi.org/10.61912/jeinsa.v5i1.469Keywords:
Satisfaction, , Office of Religious Affairs (KUA),, Marriage Services, Marriage Fee Regulations, TransparencyAbstract
This study aims to examine the influence of Marriage Cost Regulation and Transparency on the Level of Public Satisfaction with marriage services at the Office of Religious Affairs (KUA) in Bajeng Barat Subdistrict, Gowa Regency. The method used is a quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques. The research sample involved 96 community members selected using the Lemeshow method. The partial test results indicate that Marriage Cost Regulation (X1) does not have a positive effect on the Level of Public Satisfaction (Y) with marriage services, with a significance value of 0.428 > 0.05 and a t-count of -0.797 < t-table value of 7.201. This indicates that the regulation of marriage costs at the KUA is already perceived as a standard procedure that is ‘simply enforced,’ and thus, it does not become a main concern for the community in evaluating the service. Furthermore, the partial test results show that Transparency (X2) has a positive and significant effect on the Level of Public Satisfaction (Y), with a significance value of 0.028 < 0.05 and a t-count of 2.238 < t-table value of 7.201. This means that when the community is provided with open and honest information, they feel involved and treated fairly. The F-test results indicate a significance value of 0.001 < 0.05 and an F-count of 2.538 < F-table value of 3.100, which leads to the conclusion that Marriage Cost Regulation and Transparency simultaneously have no significant effect on the Level of Public Satisfaction with marriage services at the KUA in Bajeng Barat Subdistrict, Gowa Regency.
References
(PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan Keputusan direktur jendral bimbingan Masyarakat islam Nomor 473.
(PP) Nomor 19 Tahun 2015.
(PP) Nomor 47 Tahun 2004.
(PP) Nomor 48 Tahun 2014.
(PP) Nomor 51 Tahun 2000.
(PP) Nomor 59 Tahun 2018.
(PP) Nomor 9 Tahun 1975.
(UUD) Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ukuran sahnya pernikahan rakyat Indonesia.
(UUD) Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan.
(UUD) Nomor 20 Tahun 1997 tentang seluruh penerimaan negara harus di setorkan seluruhnya ke kas negara.
(UUD) Nomor 22 Tahun 1946 tentang KUA kecamatan ditunjuk sebagai instansi yang mencatat perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama islam.
(UUD) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 8 yakni KUA kecamatan.
(UUD) Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk , bagi yang bukan beragama islam mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil.
Baskoro, D. A., & Mahmudah, F. (2021). Pengaruh Harga dan Suasana Café terhadap Keputusan Pembelian. GARUDA (Global Research on Tourism Development and Advancement), 3(2), 136–162.
Departemen Agama, R. I. (2001). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. UU Nomor, 1.
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik.
Hikmatullah, H. (2021). Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam.
Islamiati, M. (2019). Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
Manan, A. (2006). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia.
Murbarani, N. A. (2022). Kedudukan P3N setelah Instruksi Dirjen Bimas Islam nomor DJ. II/1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diterbitkan. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Putra, K. P., Suprihatin, S., & Wastoni, O. (2021). Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah), 12(2), 15–34.
Ristianti, A. (2023). Efektivitas Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Biaya Akad Nikah di Luar KUA (Studi Kasus Desa Mlati Kacamatan Arjosari Kabupaten Pacitan). IAIN Ponorogo.
Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 7(2), 412–434.
Sugiyono, P. D. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploiratif, Enterpretif Dan Konstruktif. Edited By Y. Suryandari. Bandung: ALFABETA.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
Takim, A. (2024). Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Sebagai Tarif PenerimaanNegara Bukan Pajak di KUA Sulabesi Tengah. Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi, 10(1), 101` – 116.
Undang-undang (UUD) dan peraturan pemerintah (PP)
Zakariyah, A. (2022). Dampak Penerapan PP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melangsungkan Pernikahan Didalam Dan Diluar Kua (Studi Kasus KUA Kota Kediri Per. IAIN Kediri.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
All writing in this journal is the sole responsibility of the author. Jeinsa provides open access to anyone so that the information and findings in these articles are useful for everyone. Jeinsa can be accessed and downloaded for free, free of charge, following the 
Jeinsa : Jurnal Ekonomi Sidenreng Rappang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
