PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA : PENDEKATAN YURIDIS EMPIRIS DI PINRANG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan yuridis empiris di Kelurahan Maccorawalie, Kabupaten Pinrang. Konflik agraria merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional yang dipengaruhi oleh ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih regulasi, lemahnya perlindungan hukum, serta konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik agraria belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah yang seharusnya berperan sebagai mediator, fasilitator, regulator, dan koordinator belum mampu menjalankan fungsi tersebut secara maksimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya upaya mediasi, lemahnya fasilitasi terhadap masyarakat, minimnya kebijakan atau intervensi pemerintah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, efektivitas peran pemerintah daerah dipengaruhi oleh ketidakpastian hukum, keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya peran aktif pemerintah daerah, dan adanya dugaan praktik mafia tanah. Implementasi penyelesaian konflik agraria juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum agraria serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mewujudkan penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.