PERSPEKTIF TINGKAT TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESENTRALISASI KE DAERAH DAN ANGGARAN DANA DESA
DOI:
https://doi.org/10.61912/jeinsa.v5i1.428Kata Kunci:
Transparansi, Dana Desa, Kas, RekeningAbstrak
Hasil penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur desain baru dana transfer ke daerah, pendapatan dan belanja daerah. Begitu juga diatur cara memonitor dan memberikan evaluasi belanja daerah agar setiap anggaran yang ada, dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kementerian keuangan terus berupaya memecahkan dan mengikis celah penyalahgunaan dana transfer ke daerah dan dana desa sekaligus mencari keselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas transfer ke daerah dan dana desa melalui pengelolaan rekening kas dan menilai kualitas manajemen pengelolaan KAS pemerintah serta juga mengevaluasi pengelolaan rekening pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data primer sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Dari tahun 2022 hingga 2023 bahkan perkiraan akhir 2024 dana transfer yang mengendap di rekening Pemda seluruh Indonesia pada bank-bank daerah rata-rata mencapai Rp. 100 triliun lebih. Pengendapan dana akan mengganggu pembangunan dan aktivitas pelayanan publik. Padahal yang diharapkan adanya realisasi belanja pemerintah yang merupakan stimulus utama pergerakan perekonomian daerah. Dengan bergabungnya pemda dalam Treasury Single Account (TSA) semua aspek mobilisasi sumber daya keuangan dan pengeluaran dapat dikelola secara keseluruhan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Selain memperkokoh sekaligus menjawab tantangan keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah. Idle cash yang ada bisa mendatangkan penghasilan. Keikutsertaan PEMDA dalam implementasi Treasury Single Account (TSA) tidak mengurangi otonomi yang sudah diamanahkan.
Referensi
Ajugwe, O. (2023). A critical Analysis of treasury single account policy in Nigeria. International Journal of Research and innovation in social sciences, 4(12),103-110.
Akbar, B. (2022). Akuntabilitas publik dan peran akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah. Publik Interest Research and Advocacy Center. Hal, 1-12.
Creswell, J. W. (2021). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publikations.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI https://djpk.kemenkeu.go.id/
Evilia, M. (2021). Pengaruh Desentralisasi dan Sumber Daya Alam Terhadap Korupsi di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Hamirul, H., & Alamsyahril, A. (2022). Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik. Cv. Pustaka Learning Center.
Kartika, I. G. A. Y., & Gorda, A. E. S. (2021). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Pandemi Covid-19: Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
................................... (2022). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
Maria, E., (2021). Desentralisasi dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 22(1), 1-22.
Medina, C., & Rufín, R. (2023). Transparency policy and students’ satisfaction and trust. Transforming Government: People, Process and Policy.
Mulyadi, A. R., Syamsidar, S., & Efendy, D. (2021). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan, 2(2), 95-101.
Nasution, F.S. (2022). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.
Oyedokun, G.E. (2021). Imperative of Treasury Single Account (TSA) in Nigeria. Diakses dari https ://ssrn.com/abstract=2910315 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2910315.
Salle, A. (2021). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah, 1(1), 217576.
Sukmadinata, N. S. (2022). Metode Penelitian Pembelajaran, Cet. 12. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Udo, U. A. & Esara, Y.K. 2023. Implementation of TSA and Nigerian economy Business & Economy, Market Development, Report generated on Thu, 21 Apr.
Wang, Z., Xu, G., Zhao, P. & Lu, Z. 2022. The optimal cash holding models for stochastic cash management of continuous time. Journal of Industrial and Management Optimization, 14(1), 1-17 doi: 10.3934/jimo.2017034.
Wiranto, T. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik. Diakses dari: http://www.depkominfo.go.id.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 233/PMK.07/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
##submission.downloads##
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
All writing in this journal is the sole responsibility of the author. Jeinsa provides open access to anyone so that the information and findings in these articles are useful for everyone. Jeinsa can be accessed and downloaded for free, free of charge, following the 
Jeinsa : Jurnal Ekonomi Sidenreng Rappang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
