EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN KESIAPAN KELEMBAGAAN UKM INDONESIA DI ERA TRANSISI HIJAU: ANALISIS BERDASARKAN INDEKS KEBIJAKAN UKM ASEAN 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dan kesiapan kelembagaan (institutional readiness) dalam mendukung transisi hijau sektor UMKM berdasarkan ASEAN SME Policy Index 2024. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif–komparatif dan analisis kualitatif eksploratif melalui kajian dokumen indeks, laporan kebijakan nasional, serta publikasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan skor pada hampir seluruh dimensi SMEPI sejak 2018, terutama pada access to finance dan digitalization of SMEs. Namun, capaian Indonesia masih rendah pada dimensi Greening SMEs dan Social & Inclusive Enterprises, yang menggambarkan bahwa integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam kebijakan UMKM belum menjadi prioritas utama. Dari sisi efektivitas kebijakan, tiga program nasional SEHATI (BPJPH), Green Financing Roadmap (OJK), dan Program Industri Hijau (Kemenperin) memiliki relevansi tinggi terhadap transisi hijau, tetapi efektivitas implementasinya masih terbatas akibat fragmentasi kebijakan dan rendahnya literasi hijau pelaku UMKM. Analisis kelembagaan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kendala pada aspek kapasitas teknis, koordinasi lintas kementerian, dan tata kelola (governance), terutama kurangnya mekanisme monitoring berbasis data dan sistem evaluasi kinerja kebijakan hijau yang terintegrasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan institusional (institutional gap) antara desain kebijakan dan implementasinya. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan regulasi dan pendanaan hijau, serta pembangunan sistem monitoring berbasis data untuk mendukung transformasi UMKM menuju ekonomi hijau.