TATA KELOLA AKTIVASI DAN PEMANFAATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK: STUDI KEBIJAKAN DI KALIMANTAN UTARA

Abstrak

Transformasi identitas digital dalam pelayanan publik menghadapi tantangan tidak hanya pada peningkatan aktivasi, tetapi juga pada validitas pengukuran kinerja, pemerataan akses, dan keberlanjutan pemanfaatan layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital di Provinsi Kalimantan Utara serta mengembangkan kerangka tata kelola identitas digital yang berbasis bukti dan inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan didukung analisis deskriptif terhadap data sekunder yang bersumber dari dokumen pemerintah, statistik wilayah, laporan program, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian aktivasi sekitar 7 persen belum dapat dinilai secara valid karena denominator pengukuran belum tersedia secara jelas dan belum sepenuhnya sebanding dengan target. Selain itu, terdapat ketimpangan akses digital antarkawasan, sementara data kegiatan aktivasi belum menghubungkan jumlah aktivasi dengan sasaran, tingkat keberhasilan, biaya, penggunaan lanjutan, dan manfaat pelayanan. Penelitian menghasilkan kerangka Evidence-Based Inclusive Digital Identity Governance yang mengintegrasikan pengukuran kinerja terstandar, kapasitas implementasi, aktivasi berbasis layanan, pemanfaatan identitas digital, dan nilai pelayanan publik dengan prinsip inklusi digital, pemerataan wilayah, perlindungan data, keamanan, dan tata kelola kolaboratif.